BAKTI Itu sebagai Pelaksana USO, Jangan Cari Untung


JawaPos.com – Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia (BAKTI) menyoroti setoran dana universal service obligation (USO) yang dinilai sedikit. Pasalnya, dana USO operator telekomunikasi sebesar 1,25 persen dari total revenue untuk pemerataan akses telekomunikasi di Indonesia sangat kurang.

“Kalau cuma 1,25 persen tidak cukup untuk membangun infrastruktur telekomunikasi di 5000 lebih desa,” kata Direktur Utama BAKTI Anang Latief dalam sebuah diskusi yang digelar Selular di Jakarta belum lama ini.

Menurut Anang, di negara lain seperti India operator telekomunikasi diwajibkan menyetor dana USO sebesar 5 persen dari gross revenue. Namun, BAKTI tidak ingin membebani APBN maupun operator dengan menaikan dana USO. Untuk mengatasi kekurangan pembiayaan tersebut, lanjut Anang, BAKTI akan mencari solusi skema pembangunan tanpa memberatkan operator.

Dana uso, BAKTI dana USO, Ombudsman dana uso
Suasana usai diskusi yang digelar Selular di Jakarta belum lama ini. (Istimewa)

Terkait upaya ini, anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengingatkan agar BAKTI tidak mencari keuntungan dalam skema pembiayaan yang dilakukannya. “Dalam melaksanakan USO ini BAKTI tidak boleh mencari keuntungan karena pemerintah wajib hadir di wilayah yang belum terjangkau akses telekomunikasi, khususnya di wilayah 3T,” imbau Alamsyah.

Lebih lanjut, Alamsyah menegaskan, peran BAKTI itu sebagai pelaksana USO. Jika akan menjadi semi penyelenggara telekomunikasi, maka harus dibuat aturan interaksinya dengan operator yang ada. Jangan sampai terjadi konflik kepentingan antara pengelola dana USO dan operator: pengendali versus mitra bisnis. “Jangan sampai dalam menjalankan tugasnya melakukan pemerataan akses telekomunikasi terjadi mal administrasi,” jelas Alamsyah.

Dia menambahkan, Ombusdman akan memantau dan mengawal semua keputusan, baik skema bisnis maupun tata cara operasional yang dihasilkan BAKTI. Jangan sampai ada mal administrasi apalagi berbenturan dengan operasional operator di lapangan yang bisa menyebabkan kerugian negara serta potensi kerugian lainnya.

Beberapa potensi mal administrasi yang bisa terjadi, dijelaskan Alamsyah, di antaranya, adalah potensi pelanggaran Pasal 9 ayat 2 dan Pasal 33 ayat 1 dan 2 UU 36/1999 Undang-Undang Telekomunikasi, serta pasal 15 ayat 3, Pasal 25 PP 52/2000. Selain itu juga potensi pelanggaran Putusan Mahkamah Agung Nomor: 01/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST

(fab/JPC)





Link sumber berita

Penulis :

Tanggal posting : 2018-12-29 19:36:32

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *