Jalan Panjang Pencabutan Bolt dan First Media hingga Tutup Layanan


JawaPos.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akhirnya resmi mencabut Izin Penggunaan Frekuensi Radio (IPFR) 2,3 GHz yang digunakan PT Internux (Bolt) dan PT First Media (KBLV) sejak Jumat (28/12) kemarin. Hal tersebut berkenaan dengan utang kedua perusahaan Lippo Group itu senilai lebih dari Rp 700 miliar yang belum dibayarkan.

Upaya Kemenkominfo mengambil tindakan tegas tersebut pun rupanya tidak berjalan mudah. Menilik sedikit ke belakang, berikut ulasan jalan panjang pencabutan frekuensi Bolt dan First Media (KBLV) hingga akhirnya menutup layanan.

Kemenkominfo Suarakan Utang Bolt dan First Media (KBLV)

bolt tutup layanan, bolt dicabut, kemenkominfo bolt
Ilustrasi: Akhir perjalanan Bolt. (bolt.id)

Drama pencabutan IPFR Bolt dimulai sejak Kemenkominfo mengumumkan PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux (Bolt) memiliki tunggakan pokok plus denda hingga menyentuh angka Rp 708,4 miliar. Hal tersebut diumumkan Kemenkominfo dalam update performa Broadband Wireless Acces (BWA) oleh operator telekomunikasi. Akibat belum melunasi Biaya Hak Penggunaan (BHP) izin frekuensi 2,3 GHz, PT First Media Tbk (KBLV) memiliki tunggakan pokok dan denda mencapai Rp 364.840.573.118, sedangkan Bolt menyentuh angka Rp 343.576.161.625.

Seperti pernah kami beritakan sebelumnya, PT First Media Tbk (KBLV) menunggak BHP frekuensi tahun 2016 dan 2017 untuk Zona 1 dan 4, yaitu wilayah Sumatera bagian utara, Jabodetabek, dan Banten. Sementara PT Internux (Bolt) ternyata juga belum membayar BHP frekuensi 2,3 GHz selama dua tahun terakhir pada wilayah operasi di Zona 4, yaitu Jabodetabek dan Banten.

Selain perusahaan Lippo Group, Kemenkominfo juga membeberkan utang provider telekomunikasi lainnya yakni Jasnita Telekomindo untuk Zona 12 di Sulawesi bagian Utara yang belum membayar BHP frekuensi radio tahun 2016 dan 2017. Jumlah tunggakan dan denda Jasnita Telekomindo sebesar Rp 2.197.782.790.

Mengejutkan, Jasnita Telekomindo ternyata merupakan perusahaan telekomunikasi yang pernah dipimpin oleh Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan yang hingga kini masih aktif menjabat. Sama seperti Internux dan First Media (KBLV), Jasnita Telekomindo juga akhirnya menutup layanan dengan frekuensi 2,3 GHz karena tak membayar tunggakan.

Masih Tak Mau Membayar, Kemenkominfo Malah Kena Gugat

Belum usai drama pencabutan IPFR Internux (Bolt) dan First Media (KBLV), kedua perusahaan tersebut malah menggugat Kementerian yang dipimpin Rudiantara. Mengenai gugatan tersebut, informasi diketahui melalui surat perihal laporan dan informasi atau fakta material yang dikutip dari laman keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia yang tercantum pada Jumat (9/11) lalu.

Adapun yang kena gugat adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Post dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kemenkominfo oleh PT First Media TBK (KBLV). Gugatan tersebut kala itu malahan sudah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN) Jakarta. Sementara itu mengutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, First Media diwakili Harianda Noerlan sebagai pihak penggugat mendaftarkan gugatannya kepada Ditjen SDPPI dengan nomor perkara 422/L/62.01/NRS-SEM/2018.

Isi gugatan First Media ini agar menunda pelaksanaan pembayaran BHP frekuensi radio yang jatuh tempo pada 17 November lalu, menunda segala tindakan atau paksaan yang dapat dilakukan tergugat dalam penagihan pembayaran BHP frekuensi radio sebagai akibat hukumnya. Kemudian, menunda pengenaan sanksi dalam bentuk apapun (teguran, denda, penghentian sementara, dan pencabutan izin) kepada penggugat sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan atau kesepakatan bersama antara penggugat dengan tergugat.

Dalam pokok perkara, First Media juga mengajukan pembatalan dua surat yang dirilis SDPPI, yakni Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan surat No. 2883/SP1/KOMINFO/DJSDPPI.3/SP.02.04/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018 Perihal: Surat Peringatan Kesatu Dalam Rangka Pengenaan Sanksi Pencabutan IPFR.

Sidang perdana tuntutan PT First Media Tbk (KBLV) terhadap Kemenkominfo berlangsung di PTUN Jakarta, Selasa (13/11) lalu. Adapun agenda sidang kala itu masih pada pemeriksaan Surat Kuasa dan beberapa perbaikan gugatan oleh penggugat, PT Fisrt Media Tbk (KBLV). Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemenkominfo Ferdinandus Setu saat itu mengatakan bahwa gugatan First Media masih harus diperbaiki lagi.

Nando, sapaan karibnya, menjabarkan bahwa sidang lanjutan gugatan PTUN PT First Media (KBLV) digelar Senin, 19 November 2018. Adapun terkait sikap, kemenkominfo kala itu mengaku akan terus kooperatif menanggapi gugatan First Media (KBLV). Kemenkominfo akan mengikuti setiap tahap gugatan PTUN ini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Lebih jauh soal proses hukum nantinya, Menkominfo Rudiantara yang ditemui JawaPos.com Selasa (13/11) lalu menyebut bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Hal itu dimaksud agar nantinya dari Kejaksaan Agung yang bertindak. Baik sebagai pengacara negara yang tentunya bisa mewakili Kemenkominfo di proses persidangan maupun dalam memberikan legal advice.

Molor, Pencabutan IPFR Tak Sesuai Jadwal

Sidang pertama pada Selasa (13/11) berakhir dengan hasil gugatan yang dilayangkan PT First Media (KBLV) masih harus diperbaiki lagi kala itu. Kemudian menanti sidang kedua pada (19/11), Kemenkominfo belum juga mencabut IPFR 2,3 GHz meski sudah jatuh tempi pada (17/11) lalu. Malahan hingga dua hari kemudian tepatnya pada Senin (19/11) bersamaan dengan agenda sidang kedua gugatan PT First Media (KBLV) kepada Kemenkominfo. Pencabutan IPFR 2,3 GHz kedua perusahaan juga belum dilakukan.

Meski demikian, kabar baiknya, gugatan PT First Media (KBLV) terhadap Kemenkominfo di PTUN Jakarta akhirnya dicabut. Dicabutnya gugatan tersebut juga bersamaan dengan adanya proposal perdamaian yang di antaranya berisi bahwa perusahaan Lippo itu bersedia membayar utang BHP IPFR 2,3 GHz.

Kala itu, Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemenkominfo Ferdinandus setu menyebut bahwa proposal tersebut masih akan dikoordinasikan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai langkah yang akan diambil Kemenkominfo terhadap PT First Media (KBLV) dan PT Internux (Bolt). Namun, meski sudah damai dan jatuh tempo, Kemenkominfo belum berani mencabut IPFR kedua perusahaan.

PT First Media (KBLV) dan PT Internux (Bolt) masih bisa melayani pelanggannya. Proposal perdamaian yang kala itu dikatakan sudah dikoordinasikan dengan Kemenkeu juga belum membawa titik terang. Kemenkominfo berdalih bahwa hasilnya masih dirapatkan untuk dapat mengambil keputusan terbaik terkait nasib konsumen. Namun, meski masih bisa beroperasi, pada 23 November lalu, Kemenkominfo meminta kedua perusahaan tersebut untuk tidak melayani pelanggan lagi. Permintaan tersebut terbatas pada perekrutan pelanggan baru dan isi ulan atau top up pulsa dan kuota.

Bolt dan First Media (KBLV) Akhirnya Benar-benar Dicabut

Usai drama batas waktu pembayaran utang, aksi gugatan, dan molornya pencabutan IPFR yang sempat beberapa pekan tak ada kabar, Kemenkominfo pada Jumat (29/12) akhirnya resmi mengumumkan nasib PT Internux (Bolt) dan PT First Media (KBLV). Direktur Jenderal SDPPI Ismail resmi mencabut ‘nyawa’ Bolt.

“Berdasarkan keputusan Menkominfo, Jumat (28/12), kedua operator tersebut resmi tidak lagi dapat menggunakan frekuensi 2,3 GHz untuk melayani konsumen. Mereka harus melakukan shutdown terhadap core radio network operations center mereka agar tidak lagi menggunakan frekuensi 2,3 GHz,” jelasnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (28/12).

Lebih jauh, Ismail menerangkan, pencabutan IPFR 2,3 GHz Internux dan First Media KBLV dinyatakan berakhir lantaran kedua perusahaan tersebut tidak dapat menunaikan kewajiban. “Mereka tidak dapat membayar tunggakan Biaya Hak Penggunaan (BHP) IPFR 2,3 GHz dan denda yang dikenakan,” imbuhnya.

Nasib Pelanggan

Terkait dengan nasib pelanggan, terdampak pencabutan IPFR milik kedua perusahaan Lippo Group itu, Ismail menerangkan, pihaknya tetap akan mengawasi hak-hak pelanggan kedua perusahaan tersebut yang mesti dipenuhi oleh Internux dan First Media (KBLV). “Kami meminta mereka mengembalikan kuota atau pulsa dan atau hak-hak pelanggan lainnya sesuai dengan kewajiban. Kami akan memantau,” katanya.

Adapun terkait batas waktu pengembalian hak konsumen, Kemenkominfo meminta agar operator telekomunikasi itu bisa secapatnya menjalankan tanggung jawab tersebut. “Kami meminta mereka membuat semacam gerai-gerai agar pelanggan yang masih memiliki pulsa atau kuota dapat mengklaim haknya. Kami akan memonitor. Pokoknya secepatnya,” tegas Ismail.

Sementara dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, pihak Bolt memastikan akan memenuhi kewajibannya kepada seluruh pelanggan aktif Bolt, baik prabayar maupun pascabayar. Dalam hal ini, pelanggan akan menerima pengembalian sisa pulsa dan atau kuota yang belum terpakai serta pengembalian pembayaran dimuka.

Pihak Bolt juga mengklaim telah menyiapkan 28 gerai Bolt Zone yang tersebar di wilayah Jabodetabek dan Medan untuk melayani proses pemenuhan hak Pelanggan ini. Untuk informasi mengenai lokasi gerai Bolt Zone dan mekanisme lebih lanjut mengenai proses pengembalian, pelanggan dapat mengunjungi laman resmi Bolt, yakni www.bolt.id. Sementara untuk pelanggan aktif Bolt Home yang berada dalam cakupan jaringan homes passed Fixed Broadband Cable Internet First Media dari PT Link Net Tbk, mereka akan ditawarkan untuk menggunakan layanan tersebut.

Selain tu Ismail menambahkan, pencabutan IPFR 2,3 GHz tidak akan menghapus kewajiban kedua perusahaan itu untuk melunasi utang pokok beserta dendanya yang tertunggak. Proses selanjutnya akan dilimpahkan kepada Kemenkeu sesuai undang-undang yang berlaku.

Sementara terkait dengan proposal perdamaian dan pembayaran utang yang sempat diajukan Bolt dan First Media (KBLV), Ismail memastikan bahwa proposal tersebut tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan tata cara yang berlaku. Hal tersebut juga dikatakannya setelah berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu.

Terakhir terkait pencabutan yang tertunda, Ismail menyebut, penundaan ini dimaksudkan agar dapat memantau pelanggan dan meminimalisir dampak kerugian pelanggan. “Berdasarkan pantauan kami, sejak November lalu dimana kami meminta sebagian layanan dihentikan, terdapat sebanyak 10.169 pelanggan aktif dengan nilai pulsa atau kuota datanya di atas Rp 100 ribu. Namun 25 Desember kemarin tersisa 5.056 saja. Ini menunjukan adanya penurunan pelanggan. Jadi kami pikir ini adalah saat yang tepat untuk mengakhiri layanan mereka (secara menyeluruh),” pungkas Ismail.

(ryn/JPC)





Link sumber berita

Penulis :

Tanggal posting : 2018-12-29 17:09:43

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *