Sebuah Kasus Pembunuhan yang Memicu Rangkaian Demonstrasi di Hong Kong



Tak seperti Hong Kong yang berstatus wilayah otonomi khusus China, Taiwan mendeklarasikan sebagai negara berdaulat dengan pemerintahan sendiri yang terlepas dari Beijing. Hal ini memiliki embrio sejak perang saudara antara Kuomintang dengan Partai Komunis China antara 1927 – 1949.

Kuomintang kalah, melarikan diri ke Pulau Formosa yang terpisah dari China daratan lewat sebuah selat. Kala itu, Kuomintang masih mendeklarasikan diri sebagai pemimpin sah seluruh wilayah Tiongkok.

Namun, urgensi perang terbuka dengan Partai Komunis China semakin meluntur seiring tahun, hingga akhirnya Kuomintang membentuk pemerintahan negara Republik China (RoC) atau Taiwan dewasa ini.

Sementara Partai Komunis China yang keluar sebagai pemenang dalam perang, memerintah Tiongkok daratan dengan beribukota di Beijing –atau yang kita kenal sebagai Republik Rakyat China (PRC).

Kedua belah pihak saling melempar penolakan eksistensi masing-masing sebagai pemerintahan seluruh wilayah Tiongkok, dan, eskalasi ketegangan antara kedua negara masih terjadi hingga saat ini.

Oleh karenanya, pejabat Taiwan mengatakan pada Mei 2019 bahwa mereka tidak akan mencari ekstradisi Chan Tong-kai, pelaku pembunuhan Poon Hiu-wing di Taiwan, berdasarkan RUU yang diusulkan oleh Hong Kong.

Penolakan mereka menggemakan apa yang diserukan oleh warga Hong Kong, bahwa RUU tersebut berpotensi memerangkap wilayah yang tengah bersengketa atas hak kedaulatan Pulau Formosa dengan Beijing dalam sistem peradilan China.

Tetapi, China dan Taiwan memiliki rekam jejak saling menransfer tersangka pidana ke masing-masing wilayah bersangkutan, meski keduanya tak memiliki regulasi konkret serta tidak saling mengakui satu sama lain sebagai sebuah negara.

Bercermin pada hal itu, beberapa anggota parlemen Hong Kong percaya bahwa mereka harus membuat pengaturan serupa dengan Taiwan.

Akan tetapi, melakukan hal itu dengan Taiwan dan bukan dengan China daratan akan menjadi tantangan politik.

Julian Ku, seorang profesor hukum di Universitas Hofstra, mengatakan itu berarti mengakui bahwa pengadilan Taiwan lebih dapat dipercaya dan adil bagi para terdakwa kriminal daripada China.

“Meskipun ini tidak diragukan lagi benar oleh hampir setiap pengukuran, akan sangat memalukan bagi pemerintah Hong Kong untuk mengakui kebenaran itu,” katanya seperti dikutip dari The New York Times.



Link sumber berita

Penulis :

Tanggal posting : 2019-08-14 18:35:00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *